Sejarah politik Indonesia tak bisa lepas dari Orde Baru Soeharto. Ini adalah periode panjang kekuasaan, membentang 32 tahun. Dimulai setelah gejolak 1965, era ini membentuk banyak aspek negara. Pemerintahan Soeharto membawa stabilitas namun juga kritik. Sebuah kronik panjang yang penuh dengan kompleksitas dan perubahan signifikan.
Orde Baru lahir di tengah kekacauan politik. Peristiwa G30S/PKI menjadi pemicu utamanya. Soeharto, kala itu Panglima Kostrad, muncul sebagai figur kuat. Ia mengambil alih kendali, memulihkan keamanan. Mandat Supersemar pada 11 Maret 1966 mengukuhkan posisinya. Era baru pun resmi dimulai setelah itu.
Prioritas utama Orde Baru Soeharto adalah stabilitas. Pemerintah berupaya keras mengakhiri konflik politik. Pembubaran PKI dan penumpasan sisa-sisa pemberontakan. Keamanan dalam negeri menjadi pondasi utama pembangunan. Hasilnya, situasi politik dan sosial relatif tenang.
Dalam bidang ekonomi, Orde Baru fokus pada pembangunan. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) menjadi panduan. Investasi asing didorong, infrastruktur dibangun masif. Pertanian juga menjadi perhatian utama untuk swasembada pangan. Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Namun, pertumbuhan ini diiringi sisi gelap. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela. Kekayaan terpusat pada segelintir elite. Kesenjangan sosial semakin melebar di masyarakat. Kritik terhadap kebijakan ekonomi seringkali dibungkam.
Sistem politik di bawah Orde Baru Soeharto sangat sentralistik. Kekuasaan terpusat di tangan presiden. Partai Golkar menjadi kendaraan politik utama. Oposisi dibatasi ruang geraknya secara ketat. Kebebasan berpendapat dan pers cenderung dikekang.
Dwifungsi ABRI menjadi ciri khas era ini. Militer tidak hanya berperan dalam pertahanan. Namun juga dalam bidang sosial-politik. Anggota ABRI menduduki jabatan strategis. Ini memperkuat kontrol pemerintah terhadap masyarakat. Orde Baru Soeharto sangat mengandalkan kekuatan militer.
Represi politik menjadi alat untuk menjaga kekuasaan. Para penentang dan aktivis seringkali ditangkap atau diasingkan. Pembatasan organisasi masyarakat. Hak asasi manusia kerap terabaikan di bawah rezim ini. Suara-suara kritis sulit untuk didengar publik.
Puncak krisis terjadi pada tahun 1997-1998. Krisis moneter Asia menghantam ekonomi Indonesia. Harga-harga melambung, banyak perusahaan bangkrut. Rakyat menderita akibat kesulitan ekonomi. Ini memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri.